I. Pendahuluan
Pembangunan sebagai sebuah proses senantiasa berkembang dinamis. Berbagai dimensi pembangunan yang berlangsung menunjukkan intensitas kebutuhan manusia semakin bertambah sementara sumber-sumber utama yang mendukung kesinambungan pembangunan tidak semuanya bisa diperbaharui (renewable). Pembangunan juga selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara atau pemerintahan.
Apakah pertumbuhan ekonomi tersebut hanya di level makro dan dinikmati hanya sebagian kecil komunitas masyarakat suatu wilayah bukan menjadi hal yang utama. Konsep mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi sedemikian penting karena diasumsikan akan menyebabkan trickle down effect, salah satunya adalah menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
Asumsi tersebut bisa jadi benar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam jangka waktu pendek akan membuka peluang tumbuhnya beragam sektor penggerak roda ekonomi. Sepintas tidak ada masalah besar malah menunjukkan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kesehjateraan masyarakat.
Di pihak pemerintah, pertumbuhan ekonomi kerap menjadi alat propaganda yang efektif namun menyembunyikan fakta-fakta yang tersembunyi di baliknya. Salah satu fakta tentang pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara dunia ketiga adalah eksploitasi berlebihan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) bahkan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Negara dunia ketiga atau juga dikategorikan sebagai development countries seperti Indonesia merupakan salah satu pelaku aktif rezim pertumbuhan ekonomi yang belum lepas dari pendekatan eksploitatif tersebut.
Banyak sekali, indikator yang dapat digunakan untuk mendukung premis tersebut. Dalam kasus Indonesia, rezim pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pemihakan pemerintah terhadap pemilik modal. Aturan-aturan formal yang melegalisasi perampokan SDA, pengalihfungsian lahan serta tata niaga dan ketenagakerjaan yang tak berkeadilan bagi rakyat.
Makalah ini tidak dimaksudkan untuk mengurai keseluruhan motif dan praktek mengejar pertumbuhan ekonomi yang pernah dan sedang terjadi di Indonesia. Penulis lebih tertarik untuk menfokuskan perhatian kepada pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan penciptaan lapangan pekerjaan dalam hubungannya dengan eksploitasi SDA.
Eksploitasi SDA yang tidak dikelola dengan cerdas dan bijak hanya membuat pertumbuhan ekonomi hanya berlangsung dalam waktu singkat. Penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesehjateraan pun hanya jargon periodik yang tak bisa direproduksi karena modal dasar yaitu lingkungan yang lestari tak lagi bisa diharapkan. Itu sebabnya peranan SDA dalam mengejar pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya penciptaan lapangan pekerjaan harus ditaruh secara proporsional.
Idealnya, pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah pencapaian kinerja pemerintah tidak boleh menafikan realitas bahwa pembangunan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Penciptaan lapangan kerja juga tidak bersifat temporer karena pembangunan melibatkan orang-orang lintas generasi dan kemampuan generatif yang senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dinamis.
Faktanya, pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja di Indonesia sampai saat ini masih bergantung kepada ketersediaan bahan baku yang berasal dari pemanfaatan SDA. Industri-industri yang menyerap tenaga kerja di Indonesia masih didominasi sektor hulu. Mayoritas merupakan pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi. Selanjutnya, akan diekspor ke luar negeri dan diolah lebih lanjut. Akibatnya nilai ekonomis tidak maksimal. Tidak ada pula transfer keahlian terutama bagi tenaga kerja karena keterampilam dasar yang dibutuhkan hanya hard skill. Kompetensi keilmuan teknis hanya merupakan bagian kecil yang dinikmati sebagian kecil tenaga kerja potensial yang tersedia.
Itu kalau dicermati dari sisi ketenagakerjaan terhadap upaya penciptaan lapangan kerja yang SDA oriented. Sisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kualitas lingkungan hidup yang terus mengalami degradasi. Kelestarian lingkungan belum menjadi isu penting saat pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama dari proses pembangunan. Itulah yang sampai sekarang terjadi di Indonesia.
Ekonom terkemuka, Herman Daly pernah menyatakan dengan lugas bahwa tidak ada sebuah bangsa yang sejahtera ketika lingkungannya bermutu buruk. Daly melihat bahwa kesejahteraan individual sebagai puncak dari piramida yang di bagian dasarnya adalah lingkungan. Mutu lingkungan menentukan seperti apa ekonomi berkembang dalam jangka panjang. Bagaimana pembangunan digagas dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Sebuah lingkungan yang buruk mutunya mungkin bisa terlihat menghasilkan kondisi ekonomi yang mentereng, namun itu pasti hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek karena sangat tergantung kepada sumberdaya dari tempat lain (Yakin, 1997)
Kemudian, kondisi ekonomi akan menentukan bagaimana kondisi sosial bangsa tersebut. Tak pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada masyarakat yang hidup harmonis satu dengan yang lain manakala kebutuhan‐kebutuhan ekonominya tak terpenuhi. Ini bukan berarti keharusan bahwa seluruh masyarakat hidup dalam kondisi berlimpah, namun setidaknya mereka harus terjamin kebutuhan dasarnya baru kemudian bisa hidup dengan kondisi sosial yang sehat. Masyarakat yang kelaparan tidak pernah punya pilihan selain berusaha merebut sumberdaya yang dikuasai oleh orang lain, dan perebutan sumberdaya, baik yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan maupun keserakahan menjadi dasar hubungan sosial yang buruk.
Di atas itu semua baru terletak kesejahteraan individu. Karenanya, Daly berpendirian bahwa untuk memastikan kesejahteraan individu, tidak ada cara yang lain, lingkungan harus dijaga kelestariannya. Kalau sekarang sering terdengar ungkapan “keseimbangan” antara ekonomi, sosial dan lingkungan, sebetulnya itu adalah kompromi politis saja. Bagaimanapun, lingkungan adalah yang utama. Ia tak bisa dikorbankan karena ialah yang menjadi dasar seluruh piramida kesejahteraan. Lingkungan yang memburuk akan menghasilkan keruntuhan peradaban, demikianlah catatan sejarah di banyak tempat di muka Bumi ini sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Jared Diamond (Murdiyaso, 2005).
Tak ada akal yang sehat bisa menyangkal pendirian Daly dan Diamond itu. Namun sayangnya, banyak pihak termasuk Pemerintah Indonesia tampaknya sedang mengalami ketidaklogisan produksi kebijakan termasuk dalam hal mengejar pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Indonesia sejak beberapa satu dekade belakangan sedang melakukan bunuh diri massal dengan cara membuat lingkungan hidup bertambah buruk. Klaim bahwa Orde Baru adalah rezim brutal yang mengutamakan stabilisasi politik dan ekonomi dengan pendekatan kekerasan dan penyeragaman ternyata tidak lebih buruk dengan apa yang terjadi saat ini jika indikatornya adalah kelestarian lingkungan.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah seakan berlomba untuk terus menggerus SDA yang ada dengan pendekatan yang tak ramah lingkungan dan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan. Orde reformasi ditandai dengan berbagai praktek culas atas nama investasi yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana masifnya kerusakan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua yang dimulai pada awal tahun 2000-an merupakan sebuah bukti yang jejaknya hingga kini masih berbekas.
Kekinian kondisi lingkungan di Indonesia menunjukkan kebenaran tesis Herman Daly dan Jared Diamond. Di balik berbagai klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi, pertambahan lapangan kerja serta menurunnya tingkat pengangguran terjadi berbagai bencana alam. Bencana tersebut tidak elok jika dinyatakan sebagai kehendak-NYA semata. Misalnya, banjir tahunan yang melanda kota-kota besar di Pulau Jawa. Sangat mudah untuk menemukan kaitan antara terjadinya banjir dengan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di hulu.
Di Orde Reformasi, degradasi kualitas lingkungan atas nama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja kian masif ketika terjadi alih fungsi lahan. Pembukaan perkebunan dalam skala besar, membludaknya pemberian konsesi pertambangan bahkan penjarahan diam-diam maupun terbuka hutan-hutan primer.
Aksi-aksi tersebut memang menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dalam jangka waktu singkat. Akan tetapi daya rusaknya terhadap lingkungan adalah masalah yang akan membebani hingga ke generasi selanjutnya.
Beberapa fakta, seperti prediksi punahnya hutan dataran rendah pada tahun 2012. Negara dengan laju deforestasi paling buruk di dunia, konflik masyarakat sekitar daerah penyangga (buffer zone) dengan petani pendatang, jual beli areal hutan sampai konflik antara manusia dengan binatang liar seperti Gajah dan Harimau adalah sedikit contoh bagaimana pemerintah masih belum mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi-penciptaan lapangan pekerjaan dengan prinsip-prinsip kelestarian dan konservasi lingkungan.
Sebuah ironi bagi negeri yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Mempunyai ragam jenis SDA namun belum bisa memaksimalkan keuntungan tersebut secara bijaksana dan berkeadilan.
II. Mengejar Pertumbuhan Ekonomi dengan Mengorbankan Konsep Suistanability Development (Aktor dan Modus Operandi)
Peranan SDA dalam pertumbuhan ekonomi tak terkecuali di Indonesia memunculkan apa yang dikenal dengan istilah limited growth (pertumbuhan yang terbatas) dan unlimited growth (pertumbuhan yang tidak terbatas). Pemanfaatan SDA yang ada di Indonesia memang potensial memunculkan masalah lingkungan. Misalnya, Saat tata kelola dan teknis eksploitasi tidak taat pada kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Meski demikian karakteristik SDA sebagai limited growth mengacu kepada pengertian bahwa jumlah ketersediaan cenderung berkurang sementara tuntutan pemenuhan kebutuhan terus bertambah atau unlimited growth adalah akar pemahaman mengenai pentingnya mereposisi hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Todaro, 1994).
Perdebatan limited growth versus unlimited growth, karakteristik sumberdaya alam, pengaruh terhadap lingkungan dalam pembangunan ekonomi adalah salah satu isu global yang sangat penting dan mendapat perhatian serius saat ini. Termasuk di Indonesia. Wacana-wacana tentang sumber energi alternatif, pengetatan emisi gas buang, perubahan iklim sampai carbon trading adalah isu-isu turunan yang lahir karena kekhawatiran eksploitasi SDA secara berlebihan ditambah industrialisasi yang dilihat dari aras pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.
Padahal pemikiran yang hanya terfokus pada perkembangan pertumbuhan ekonomi saja terlihat pada hasil yang dialami pada sejumlah negara berkembang di mana mengalami tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang tinggi pada periode tahun 1970-1980-an. Namun di samping itu terjadi hasil yang sangat kontradiktif yaitu hanya sedikit sekali atau tidak ada sama sekali perbaikan pada tingkat kesempatan kerja, tidak ada pemerataan dan pendapatan riil 40% masyarakat terbawa justru menurun. Artinya, pertumbuhan ekonomi dalam upaya penciptaan lapangan kerja belum tentu berbanding lurus. Mengingat lapangan kerja juga mengisyaratkan terpenuhinya standar kualifikasi yang dibutuhkan.
Berkaitan dengan fenomena tersebut, Edger Owen mengatakan bahwa pembangunan telah diperlakukan oleh para ekonom tidak lebih sebagai ajang percobaan ilmu ekonomi, tanpa mengkaitkannya dengan gagasan-gagasan politik, bentuk-bentuk pemerintahan dan peranan orang-orang di masyarakat. Padahal, mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperrhitungkan dimensi sosial, budaya, politik akan membuat pemerintah kehilangan substansi bernegara yaitu penciptaan kesehjateraan yang adil termasuk terhadap lingkungan.
Dengan demikian teori-teori pertumbuhan ekonomi harus diperkuat dengan teori-teori politik dan terutama ketika berkaitan dengan SDA untuk memahami berbagai dampak dari perspektif yang lebih luas. Dari sekadar membuat masyarakat mempunyai pekerjaan dengan memasukkan teori-teori lingkungan akan hadir kebijakan pembangunan yang lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan. Bagaimana membuat kualitas hidup secara keseluruhan masyarakat itu menjadi lebih baik. Artinya bukan Cuma pembangunan manusia lebih penting dari pada pembangunan benda-benda mati.
Dalam kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia pemanfaatan SDA menjadi perhatian banyak pihak. Para akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemerhati lingkungan telah dan terus memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan. Disadari bahwa pengelolaan sumberdaya alam, natural resources yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak saja membawa efek positif, tetapi juga dampak negatif bagi umat manusia.
Bolongnya lapisan ozon, peningkatan suhu permukaan bumi atau biasa disebut global warming, dan perubahan iklim merupakan contoh nyata dampak pengelolaan lingkungan yang eksploratif. Semata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang setinggi-tingginya (over explotation) namun menafikan respon ekologis dari lingkungan itu sendiri.
Belajar dari pengalaman masa lalu dan fakta yang ada saat ini, maka baik negara maju maupun negara berkembang pada tahun 1987 melalui World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) mencoba memperkenalkan konsep pembangunan yang disebutnya pembangunan berkelanjutan, sustainable development yaitu suatu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka.
Konsep sustainable development ini mencoba melihat bahwa harus ada kesatuan pandang dan perlakuan dalam proses pembangunan termasuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah boleh menciptakan lapangan pekerjaan namun tak boleh abai terhadap isu-isu mengenai pelestarian dan konservasi lingkungan.
Di Indonesia, sejauh ini yang ditemukan adalah realitas yang menyedihkan. Keduanya masih diposisikan secara terpisah. Pertumbuhan ekonomi adalah panglima dari setiap gerak pembangunan. Sementara pelestarian lingkungan adalah wacana yang tidak menarik karena tidak mendatangkan profit. Itu sebabnya, data-data degradasi lingkungan yang diungkap pada bagian pendahuluan makalah ini tetap relevan untuk menggambarkan bagaimana para pengambil kebijakan sama sekali tidak bijaksana dalam mengimplementasikan sustainable development dalam membuat rangkaian kebijakan pembangunan termasuk di dalam pertumbuhan ekonomi.
Mengejar pertumbuhan ekonomi memang menjadi penting manakala pembangunan di suatu negara dihadapkan kepada kompetisi pasar global. Kemampuan untuk menyediakan bahan baku, buruh murah sampai kemudahan perizinan sering dijadikan indikator apakah sebuah negara memiliki kapasitas untuk bertahan dalam persaingan ekonomi global.
Padahal indikator-indikator tersebut justru mempersepsikan bahwa negara berkembang seperti Indonesia hanya menjadi penghasil-penyedia-tempat produksi atau pabrikasi sebagai dari sebuah rantai kegiatan ekonomi. Hampir tidak ada ruang untuk bergerak maju karena negara-negara kuat melalui perusahaan yang berinvestasi biasanya menghindari terjadinya transfer pengetahuan, pembatasan ketat terhadap komponen lokal atau meniadakan alokasi jabatan pucuk pimpinan perusahaan kepada tenaga kerja lokal.
Akhirnya yang terjadi secara terus menerus adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Saat ini, jika mencermati framing kebijakan pemerintah hampir tidak ditemui upaya sistematik mengejar pertumbuhan dengan memaksimalkan potensi-potensi ekonomi non ekstraktif seperti pariwisata ataupun sektor jasa. Konsep mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara konvensional seperti pembukaan pertambangan, ekspansi areal perkebunan homogen seperti Sawit atau alih fungsi lahan menjadi pilihan utama.
Mengapa demikian? Karena dilihat dari struktur analisis pembuatan kebijakan pembangunan, kerangka waktu dan output eksploitasi SDA merupakan cara yang paling mudah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro. Di samping itu, eksploitasi SDA lebih memungkinkan bermainnya aktor-aktor yang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Proses yang rumit, daya jangkau pengawasan yang lemah serta proses audit lingkungan yang belum kuat adalah alasan mengapa saat ini perkebunan tanaman keras yang tidak ramah lingkungan seperti sawit ataupun pertambangan ekstraktif seperti batubara mengalami booming.
Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dari pusat sampai ke daerah menunjukkan asumsi membuka lapangan pekerjaan dan investasi sebenarnya merupakan topeng belaka. Bagaimana kita memahami fakta bahwa daerah-daerah yang kaya akan SDA pertambangan merupakan kantong kemiskinan. Sebagai contoh, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan jumlah perizinan tambang dan perkebunan paling banyak, konsentrasi penduduk miskinnya terdapat di desa mencapai 13,66 persen dari 3,4 juta jiwa penduduk Kaltim. Angka prosentasenya hampir sama banyak dengan anak putus sekolah sebanyak 13,76 persen dari 989.910 anak usia sekolah di Kaltim.
Sampai saat ini mayoritas daerah yang melakukan ekploitasi SDA sebagai bagian dari mengejar pertumbuhan ekonomi mengalami hal-hal yang hampir mirip dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian keuntungan terbesar justru didapatkan oleh pengusaha dan penguasa yang memberikan akses serta fasilitasi.
Simbiosis mutualisme penguasa dan pengusaha adalah pelaku utama dari eksploitasi SDA secara masif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bisnis pertambangan di daerah misalnya, melibatkan para petinggi militer dan kepolisian di pusat kekuasaan. Sementara di daerah, para elit kekuasaan menjadikan bisnis eksploitasi SDA sebagai salah satu sumber pembiayaan politik sekaligus memperkaya diri.
Modus yang umum dipergunakan dengan jargon investasi dan membuka lapangan pekerjaan dengan gampang bisa dimentahkan. Mengingat core pekerjaan pertambangan berkaitan dengan penguasaan teknis maka lapangan kerja yang tersedia biasanya didominasi pendatang. Mereka memiliki keunggulan kualifikasi di banding penduduk lokal apalagi yang berdomisili di sekitar wilayah pertambangan. Biasanya penduduk lokal hanya bekerja di bagian lapangan, penjaga keamanan atau paling staf administrasi.
Dengan demikian pembukaan lapangan kerja berada pada skala yang kecil. Manfaat ekonomi yang diperoleh untuk meningkatkan kesehjateraan pun tak maksimal. Sementara yang paling merasakan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA adalah penduduk lokal. Para pengusaha dan penguasa dengan tenanga akan menikmati keuntungan yang besar tanpa perlu bersusah payah ikut merasakan degradasi kualitas lingkungan.
Pada akhirnya, ketika membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi semata. Tidak disertai dengan kajian mendalam lintas disiplin maka konsep Suistanability Development menjadi dikorbankan dan dianggap tidak perlu. Sebenarnya ada kesadaran bahwa pembangunan merupakan proses yang terus menerus sehingga membutuhkan pemeliharaan modal dasar yaitu lingkungan yang lestari. Persoalannya tuntutan ekonomi dalam perspektif pribadi-kelompok menjadi alasan bersama para elit kekuasaan untuk terus melanggengkan ekploitasi SDA atas nama pertumbuhan ekonomi-membuka lapangan kerja dan investasi.
Pada tahap ini, lingkungan yang lestari, terjaganya keseimbangan ekologis serta kepatuhan pada kaidah-kaidah pemanfaatan SDA yang adil dan bertanggung jawab tidak penting. Semua berlomba melakukan akumulasi modal untuk dipergunakan mempertahankan dan memperbesar pengaruh dan kekuasaan atau sekedar menambah pundi-pundi kekayaan.
III. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelestarian Lingkungan Sebagai Modal Dasar Pembangunan
Selanjutnya untuk mengurai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kelestarian lingkungan sebagai modal dasar pembangunan. Secara sederhana dapat dilihat bagaimana korehelasi antara pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan dan tingkat kesehjateraan. Dalam kasus Indonesia, seperti negara berkembang lainnya titik berat ada pada kelestarian lingkungan.
Mengejar pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keharusan. Meski demikian harus dipikirkan bagaimana caranya agar eksploitasi SDA tidak memberikan dampak negatif dalam jangka panjang terhadap pembangunan itu sendiri. Artinya, pembangunan sebagai sebuah proses berkelanjutan harus ditopang dengan kondisi lingkungan yang sehat dan berkualitas. Lingkungan merupakan modal dasar yang menentukan bagaimana proses pembangunan akan berlangsung. Kalaupun ada proses adaptasi pembangunan bukan karena lingkungan yang rusak tetapi karena dinamika masyarakat sebagai obyek pembangunan dan perkembangan sektor pendukung seperti teknologi informasi.
Di Indonesia, sejauh ini dampak upaya mengejar pertumbuhan ekonomi-penciptaan lapangan kerja terhadap kelestarian lingkungan dapat dikategorikan mengkhawatirkan. Sejak Orde Reformasi kualitas lingkungan hidup kian mengkhawatirkan. Semakin berkurangnya tutupan hijau di areal yang diregistrasi sebagai kawasan hutan sampai saat ini masih terjadi.
Degradasi lingkungan juga merambat pada ketersediaan sumber-sumber kebutuhan primer manusia seperti air, pangan dan udara yang bersih. Saat ini, beberapa kali terbetik berita wabah kelaparan yang melanda daerah-daerah di wilayah Provinsi Papua, gagal panen atau puso maupun kekeringan dalam jangka waktu yang panjang.
Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan untuk menyatakan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya penyebab kerusakan lingkungan. Namun demikian, di Indonesia pelaksanaan desentralisasi yang tidak ketat, pemaknaan yang salah terhadap peningkatan pendapatan serta investasi adalah penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan.
Manakala dihadapkan pada pilihanya; pertumbuhan ekonomi yang masif atau lingkungan hidup yang lestari dan sehat maka pilihan idealnya adalah yang kedua. Pertumbuhan ekonomi mungkin bisa melesat cepat akan tetapi bisa juga stagnan bahkan turun saat lingkungan sebagai modal dasar pembangunan tidak lagi mendukung. Akan tetapi lingkungan hidup yang sehat dan baik akan menjadi odal dasar pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata dirasakan semua lapisan masyarakat.
IV. Idealisasi Kebijakan (Sinkronisasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Kelestarian Lingkungan)
Saat ini telah banyak negara yang mencantumkan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari prioritas nasional. Banyak negara bahkan telah menjalin kerjasama antar negara untuk bersama-sama memperbaiki kualitas lingkungan. Namun demikian bagi negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin meratanya distribusi pendapatan masih merupakan prioritas utama, bukan perbaikan kualitas lingkungan.
Pemerintah daerah misalnya, tidak tertarik untuk menerapkan kebijakan perbaikan lingkungan kalau kebijakan tersebut dikuatirkan akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dan/atau menyebabkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan. Padahal tujuan pelaksanaan desentralisasi salah satunya adalah percepatan dan pemerataan kesehjateraan.
Karenanya, amatlah penting untuk menganalisa dengan tepat dampak dari suatu kebijakan yang dibuat untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan. Lebih jauh lagi, amatlah penting untuk membuat suatu paket kebijakan pembangunan yang tidak melulu bicara pertumbuhan ekonomi tapi juga kelestarian/perbaikan lingkungan hidup yang sekaligus memberikan jaminan terpeliharanya modal dasar dari pembangunan.
Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Menggariskan aturan yang ketat disertai penjatuhan sanksi yang tegas dan nyata terhadap pelanggaran regulasi yang mengatur pemanfaatan SDA untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Serangkaian kebijakan pembangunan yang komprehensif, lugas dan inter koneksi akan membuat upaya mengejar pertumbuhan ekonomi termasuk penyediaan lapangan pekerjaan tidak melulu dilihat sebagai kemajuan deretan statistik dalam jangka waktu yang singkat.
Lebih penting dari itu adalah bagaimana kebijakan pembangunan yang ada berpihak terhadap kelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi hanya sebuah sasaran antara yang bisa dikelola sedemikian rupa oleh negara. Tujuannya bukan sekedar membuka lapangan pekerjaan tetapi memastikan proses pembangunan yang baik dan sehat tersedia dan bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya.
Daftar Bacaan:
A. Yakin, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Akademi Presindo. Jakarta, 1997.
Daniel Murdiyaso, Konvensi Perubahan Iklim, Kompas, Jakarta, 2005.
M.P Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994.
Veronica A. Kumurur, et all, Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Lingkungan Hidup, Makalah Diskusi Panel Akselerasi Pemba-ngunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Sulut, FMIPA-UKIT Tomohon, 2001.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar